Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Fokus Pemkab Sidoarjo Dalam Penguatan PPID

Publish Senin, 29 Desember 2025

Dibaca 56 kali

KOMINFO, Sidoarjo– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus tancap gas dalam membangun ekosistem pemerintahan yang terbuka dan informatif. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Sidoarjo kini memfokuskan penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) hingga ke level pemerintahan desa (29/12/2025).

PPID kini hadir sebagai garda terdepan dalam memfasilitasi kebutuhan data publik. Tidak hanya untuk urusan administratif, peran PPID sangat krusial bagi kalangan akademisi maupun masyarakat umum. Masyarakat yang membutuhkan data untuk penyusunan skripsi atau sekadar mencari informasi mendalam seputar kebijakan di Sidoarjo dapat memanfaatkan layanan ini sebagai sumber resmi yang terpercaya.

Sejalan dengan semangat transformasi digital, Pemkab Sidoarjo kini mempermudah prosedur permohonan informasi. Masyarakat tidak lagi harus datang secara fisik ke kantor dinas, melainkan cukup mengakses situs web PPID masing-masing lembaga secara daring. Melalui formulir digital yang telah tersedia, proses pengajuan informasi menjadi lebih praktis, cepat, dan transparan.

Sebagai ujung tombak pelayanan di tingkat bawah, para admin desa kini dibekali dengan berbagai pelatihan intensif. Peningkatan kapasitas ini mencakup pengelolaan kanal komunikasi publik yang lebih modern, mulai dari optimalisasi website desa, pengelolaan media sosial yang interaktif, hingga pemanfaatan konten podcast sebagai sarana edukasi warga.

"Fokus kami adalah memperkuat kanal komunikasi publik di desa agar informasi dari pemerintah kabupaten dapat tersampaikan dengan baik, dan aspirasi warga desa juga dapat terkelola secara digital," ujar salah satu pemateri dalam kegiatan tersebut.

Langkah masif ini merupakan wujud nyata komitmen Kabupaten Sidoarjo dalam menciptakan pemerintahan yang berdampak bagi masyarakat. Upaya konsisten ini pun membuahkan hasil manis dengan diraihnya berbagai penghargaan di bidang keterbukaan informasi publik tingkat provinsi maupun nasional.