(031) 8071604, 8073915 ppid@sidoarjokab.go.id Senin - Jumat: 08.00 - 15.30 WIB

Layanan

Form Keberatan Layanan
31 Jul 2024 542
Form Keberatan

Formulir Keberatan Informasi Publik adalah dokumen resmi yang digunakan oleh pemohon informasi untuk mengajukan keberatan atas keputusan suatu lembaga publik yang menolak atau tidak memberikan informasi yang diminta.Form Keberatan Informasi Publik

Form Permohonan Informasi Publik Layanan
29 Jul 2024 846
Form Permohonan Informasi Publik

Formulir Permohonan Informasi Publik adalah dokumen resmi yang digunakan oleh masyarakat untuk meminta akses terhadap informasi yang dimiliki oleh lembaga publik, seperti pemerintah, BUMN, atau lembaga lainnya yang mengelola kepentingan publik. Informasi yang dapat diminta beragam, mulai dari data anggaran, kebijakan, hingga dokumen perencanaan.Link Form Permohonan Informasi Publik

Alur Permohonan Informasi Publik Layanan
26 Jul 2024 1491
Alur Permohonan Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat menyampaikan permohonan melalui online melalui website resmi PPID Kabupaten Sidoarjo dan Kanal-kanal yang di miliki oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, silakan mengisi Form Permohonan Informasi PPID Kabupaten Sidoarjo secara online atau datang langsung ke  kantor PPID Kabupaten Sidoarjo. Mengisi secara online DIISI LINK. Alur Permintaan Informasi PublikPemohon Informasi Publik PPID Kabupaten Sidoarjo dapat melihat bagan alur Permohonan Informasi Publik.Langkah 1 : Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi kepada badan publik, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat, email, telepon dan kanal yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.Langkah 2 : Pemohon informasi harus menyebutkan nama, alamat, subyek/ jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan. Langkah 3 : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mencatat semua yang disebutkan oleh pemohon informasi pada langkah 2.Langkah 4 : PPID harus memberikan tanda bukti penerimaan kepada Pemoho Informasi, bahwa yang bersangkutan telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran permintaan.Langkah 5 : PPID wajib memberitahukan pemberitahuan secara tertulis terhadap setiap pemohon informasi, selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah diterimanya permintaan informasi.

Layanan Pengaduan 112 Layanan
26 Jul 2024 1673
Layanan Pengaduan 112

PROGRAM PELAYANAN CALL CENTER 112Layanan Nomor Panggilan Darurat 112 merupakan layanan yang dapat digunakan saat terjadi keadaan darurat dengan menghubungi nomor 112 yang akan terhubung dengan Pusat Panggilan Darurat (Call Center 112) yang dibangun oleh pemerintah daerah. Layanan Nomor Panggilan Darurat 112 bertujuan untuk mempermudah masyarakat mengingat nomor darurat, mempercepat penanggulangan keadaan darurat, serta mempermudah koordinasi antar instansi terkait.Dibangunnya Pusat Panggilan Darurat (Call Center 112) merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam mempercepat pertolongan kepada masyarakat yang mengalami kondisi gawat darurat, seperti kebakaran, kerusuhan, kecelakaan, bencana alam, penanganan masalah kesehatan, gangguan keamanan dan ketertiban umum, dan/atau keadaan darurat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.Panggilan dari masyarakat ke nomor 112 akan diterima oleh operator telepon (call taker) di Pusat Panggilan Darurat (Call Center 112) untuk kemudian diteruskan kepada petugas pengarah (dispatcher) yang akan menentukan jenis keadaan darurat dan meneruskan informasi tersebut kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kedaruratan, kepolisian setempat, atau petugas lapangan yang akan melakukan penanganan kedaruratan.ALUR KERJA CALL CENTER 112

Pengajuan Keberatan Informasi Publik Layanan
21 May 2024 586
Pengajuan Keberatan Informasi Publik

TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAANA. Pengajuan Keberatan1). Permohonan Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:Penolakan atas permohonan Informasi Publik;Tidak disediakannya informasi berkala;Tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;Permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta ;Tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;Penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini;2). Pengajuan keberatan ditujukan kepada atasan PPID melalui PPID.3). Pengajuan keberatan dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum.4). Perusahaan wajib mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertai dengan nama, alamat, dan nomor kontak PPID.B. Registrasi Keberatan1). Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan sebagaimana format dalam Lampiran VI yang disediakan oleh Perusahaan.2). Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, PPID wajib membantu Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa untuk mengisikan formulir keberatan dan kemudian memberikan nomor registrasi pengajuan keberatan.3). PPID wajib memberikan salinan formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan.4). Format formulir kebratan berlaku pula dalam hal Perusaan menyediakan sarana pengajuan keberatan melalui alat komunikasi elektronik.5). PPID Pelaksana wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan sebagaimana format dalam Lampiran VIIC. Tanggapan Atasan Keberatan1). Atasan PPID wajib memberikan tanggaoan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.2). Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1 sekurang-kurangnya memuat:Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;Nomor surat tanggapan atas keberatan;Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan;Perintah atasan PPID kepada PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh Informasi Publik yang diminta dalam hal keberatan diterima.Jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada huruf d.3). PPID wajib melaksanakan keputusan tertulis pada saat ditetapkannya keputusan tertulis tersebut.4). Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.

Cek Status Permohonan Layanan
16 May 2024 659
Cek Status Permohonan

Status Permohonan

Butuh Dokumen Tertentu?

Jika informasi yang Anda cari belum tersedia di daftar publikasi ini, Anda dapat mengajukan permohonan informasi secara resmi.

Ajukan Permohonan Sekarang
Hari Ini: 771
Total: 18,848
18848