(031) 8071604, 8073915 ppid@sidoarjokab.go.id Senin - Jumat: 08.00 - 15.30 WIB

Berita & Informasi Publik

Kumpulan publikasi resmi, pengumuman, dan berita terbaru dari PPID Kabupaten Sidoarjo

Daftar Informasi Publik (DIP) Kabupaten Sidoarjo PPID
03 Jun 2024 1317
Daftar Informasi Publik (DIP) Kabupaten Sidoarjo

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KABUPATEN SIDOARJONOJUDULTAHUNDOKUMEN1Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor. 500.12.18.1/13053/438.5.14/2026 tentang Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 20262026DIP 20262Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor. 400.7.28/8830/438.5.14/2025  tentang Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 20252025DIP 20253Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor. 400.7.28/8830/438.5.14/2024  tentang Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 20242024DIP 2024

Tupoksi Unit Kerja Sidoarjo Pemerintah Sidoarjo
22 May 2024 2280
Tupoksi Unit Kerja Sidoarjo

TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) unit kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sidoarjo berbeda-beda tergantung pada instansi dan bidang kerjanya. Namun, secara umum, TUPOKSI OPD dapat dikategorikan menjadi beberapa tugas utama, yaitu:Perencanaan:Menyusun rencana kerja dan anggaran (RKAB) OPDMelakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKABMenyusun laporan kinerja OPDPelaksanaan:Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan RKABMemberikan layanan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan lainnyaMelakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatanPengawasan:Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatanMelakukan audit internal terhadap pelaksanaan program dan kegiatanMelakukan penyelesaian temuan hasil monitoring, evaluasi, dan auditPelaporan:Menyusun laporan kinerja OPDMelaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada BupatiMelaporkan temuan hasil monitoring, evaluasi, dan auditSelain tugas-tugas utama tersebut, OPD di Kabupaten Sidoarjo juga dapat memiliki tugas-tugas penunjang lainnya, seperti:Pengelolaan kepegawaianPengelolaan keuanganPengelolaan asetPengelolaan data dan informasiHubungan masyarakatAnda dapat menemukan informasi lebih lanjut mengenai TUPOKSI OPD di Kabupaten Sidoarjo dengan mengunjungi situs web resmi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di https://www.sidoarjokab.go.id/ atau dengan menghubungi langsung OPD yang bersangkutan. NoInstansiNomor PerbupSOTK1.Satuan Polisi Pamong PrajaNOMOR 4 TAHUN 2022SOTK Satuan Polisi Pamong Praja2.Dinas Tenaga KerjaNOMOR 5 TAHUN 2022SOTK Dinas Tenaga Kerja3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahNOMOR 6 TAHUN 2022SOTK Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah4.Dinas Sosial NOMOR 7 TAHUN 2022SOTK Dinas Sosial5.Dinas KesehatanNOMOR 8 TAHUN 2022SOTK Dinas Kesehatan6.Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata RuangNOMOR 9 TAHUN 2022SOTK Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang6.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahNOMOR 10 TAHUN 2022SOTK Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah7.Inspektorat DaerahNOMOR 11 TAHUN 2022SOTK Inspektorat Daerah8.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber DayaNOMOR 12 TAHUN 2022SOTK Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya9.Dinas Komunikasi dan InformatikaNOMOR 13 TAHUN 2022SOTK Dinas Komunikasi dan Informatika10.Dinas Koperasi dan Usaha MikroNOMOR 14 TAHUN 2022SOTK Dinas Koperasi dan Usaha Mikro11.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu NOMOR 15 TAHUN 2022SOTK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu12.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NOMOR 16 TAHUN 2022SOTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan13.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaNOMOR 17 TAHUN 2022SOTK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa14.Dinas PerhubunganNOMOR 18 TAHUN 2022SOTK Dinas Pehubungan15.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata NOMOR 19 TAHUN 2022SOTK Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata16.Dinas Perpustakaan dan KearsipanNOMOR 20 TAHUN 2022SOTK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan17.Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilNOMOR 21 TAHUN 2022SOTK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil18.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana NOMOR 22 TAHUN 2022SOTK Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana19.Dinas Perindustrian dan Perdagangan NOMOR 23 TAHUN 2022SOTK Dinas Perindustrian dan Perdagangan20.Dinas Perikanan NOMOR 24 TAHUN 2022SOTK Dinas Perikanan21.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan NOMOR 28 TAHUN 2022SOTK Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan22.Dinas Pangan dan PertanianNOMOR 29 TAHUN 2022SOTK Dinas Pangan dan Pertanian23.Badan Pelayanan Pajak DerahNOMOR 30 TAHUN 2022SOTK Badan Pelayanan Pajak Derah24.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik NOMOR 31 TAHUN 2022SOTK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik25.Badan Perencanaan Pembangunan DaerahNOMOR 38 TAHUN 2022SOTK Badan Perencanaan Pembangunan Daerah26.Badan Kepegawaian Daerah NOMOR 39 TAHUN 2022SOTK Badan Kepegawaian Daerah27.Rumah Sakit Umum Daerah SidoarjoNOMOR 40 TAHUN 2022SOTK Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo28.Badan Penanggulangan Bencana Daerah NOMOR 45 TAHUN 2022SOTK Badan Penanggulangan Bencana Daerah29.Kode Wilayah, Nomenklatur / Titelatur dan Kode Masalah NOMOR 46 TAHUN 2022SOTK Kode Wilayah, Nomenklatur / Titelatur dan Kode Masalah

Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara Kabupaten Sidoarjo LHKPN
21 May 2024 4375
Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara Kabupaten Sidoarjo

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggaraan  Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan poleh Komisi Pemberantasan Korupsi.Kewajiban pimpinan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya.Secara umum, kewajiban pimpinan daerah dapat dikategorikan menjadi 3 hal utama:1. Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik IndonesiaPimpinan daerah wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Hal ini termasuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia.2. Menaati Seluruh Ketentuan Peraturan Perundang-undanganPimpinan daerah wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini termasuk peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah, dan lain sebagainya.3. Melaksanakan Tugas dan Wewenang Sesuai dengan Peraturan Perundang-undanganPimpinan daerah memiliki tugas dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tugas dan kewenangan tersebut harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.Berikut adalah beberapa kewajiban spesifik pimpinan daerah: Menetapkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Membina dan melaksanakan kerja sama antar daerah Membina dan melaksanakan hubungan internasional dalam lingkup tugas dan fungsi daerah Mengawasi pelaksanaan pembangunan daerah Memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Melindungi hak asasi manusia dan kelompok minoritas Memberikan pelayanan publik yang berkualitas Melaksanakan tugas dan kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Pimpinan daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.NO.NAMAJABATANTAHUN202120222023202420251H. SUBANDI, S.H., M.Kn.BUPATI LHKPNLHKPNLHKPNBelum terbitLHKPN2.HJ. MIMIK IDAYANAWAKIL BUPATILHKPNLHKPNLHKPNBelum terbitLHKPN3.M.AINUR RAHMAN,AP, M.SiSEKRETARIS DAERAHLHKPNLHKPNLHKPNLHKPNLHKPN4.ABDILLAH NASIHKETUA DPRD KABUPATEN SIDOARJOLHKPN-LHKPNLHKPNLHKPN5.AINUN AMALIA, S. SosASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KESRALHKPNLHKPNLHKPNLHKPNLHKPN6.DR. MOH. BAHRUL AMIG, S.SOS., MMASISTEN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN LHKPNLHKPNLHKPNLHKPNLHKPN7.Dr. FENNY APRIDAWATI, S.KM, M.Kes.ASISTEN ADMINISTRASI UMUM LHKPN LHKPNLHKPNLHKPNLHKPN8.Drs. MUSTAIN, M.Pd.ISTAF AHLI BIDANG HUKUM, PEMERINTAHAN DAN POLITIKLHKPN LHKPNLHKPNBelum terbitBelum terbit9.Drs. MEDI YULIANTO, M.SiSTAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNANLHKPNLHKPNLHKPNBelum terbitBelum terbit10.ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAEINSPEKTUR DAERAH LHKPNLHKPNLHKPNLHKPNLHKPN11dr. LAKHSMIE HERAWATI YUWANTINA, M.Kes.PLT. KEPALA DINAS KESEHATANLHKPNLHKPNLHKPNLHKPNLHKPN12DR. ENI RUSTIANINGSIH, ST., MTKEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANLHKPNLHKPNLHKPNLHKPNLHKPN13ERI SUDEWO, A.P., M.MKEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKALHKPNLHKPNLHKPNLHKPNLHKPN14BUDI BASUKI, ST., M.MT.KEPALA DINAS PERHUBUNGANLHKPNLHKPNLHKPNLHKPNLHKPN15AINUN AMALIA, S. SosKEPALA DINAS TENAGA KERJALHKPNLHKPNLHKPNLHKPNLHKPN16ARIF MULYONO, S.STP., M.HP.KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHANLHKPN LHKPNLHKPNLHKPNLHKPN17M. YUNAN KHOIRON, S.Sos, M.SiKEPALA DINAS PERIKANANLHKPNLHKPNLHKPNLHKPNLHKPN18HENI KRISTIANI, S.PD, M.MKEPALA DINAS PPPA DAN KBLHKPNLHKPNLHKPNLHKPNLHKPN19MOHAMAD EDI KURNIADI, ST.MMKEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIANLHKPNLHKPNLHKPNLHKPNLHKPN20MOCHAMMAD HUDORI, S.Kom., M.I.KomKEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKROLKHPN LHKPNLHKPNLHKPNLHKPN21R. MHARTA WARA KUSUMA, S.SosKEPALA DINAS SOSIALLHKPNLHKPNLHKPNLHKPNLHKPN22RIDHO PRASETYO, S.STP., M.APKEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANLHKPN LHKPNLHKPNLHKPNLHKPN23HAPPY SETIANINGTYAS ASTRAWATI YUNUS, S.H., M.H.KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPANLHKPNLHKPNLHKPNLHKPNLHKPN24PROBO AGUS SUNARNOKEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESALHKPNLHKPNLHKPNLHKPNLHKPN25Drs. REDDY KUSUMA, MAKEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILLHKPN LHKPNLHKPNLHKPNLHKPN26RUDI SETIAWAN, S.STP., M.Si.KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATALHKPNLHKPNLHKPNLHKPNLHKPN27MUHAMMAD MAKHMUD, SH., MMKEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIRLHKPN LHKPNLHKPNLHKPNLHKPN28IR. MOCHAMAD BACHRUNI ARYAWAN, MMKEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANGLHKPNLHKPNLHKPNLHKPNLHKPN29BENNY AIRLANGGA YOGASWARA, SH., MM.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTULHKPN LHKPNLHKPNLHKPNLHKPN30Drs. AHMAD MISBAHUL MUNIR, M. SIKEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHLHKPNLHKPNLHKPNLHKPNLHKPN31YUDHI IRIYANTO, S.Sos., M.SiKEPALA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAHLHKPNLHKPNLHKPNLHKPNLHKPN32FREDIK SUHARTO, S.SOS.MMKEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIKLHKPNLHKPNLHKPNLHKPNLHKPN33SABINO MARIANO, S.Sos, M.KPKEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHLHKPNLHKPNLHKPNLHKPNLHKPN34Dr. HERI SOESANTO., SH., MHKEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHLHKPNLHKPNLHKPNLHKPNBelum terbit35CHUSNUL INAYAH, SEKEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAHLHKPNLHKPNLHKPNLHKPNLHKPN36dr. ATOK IRAWAN, Sp.P., M.KesPLT. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RT.NOTOPURO SIDOARJOLHKPNLHKPNLHKPNLHKPNLHKPN37DR. ABDILLAH SEGAF AL HADAD, MMDIREKTUR RUMAH SAKIT SIDOARJO BARATLHKPN LHKPNLHKPNLHKPNLHKPN38SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA, ST., MM.BPR DELTA ARTHALHKPNLHKPNLHKPNLHKPNLHKPN39DWI HARY SOERYADIPERUMDA DELTA TIRTA-LHKPNLHKPNLHKPNLHKPN40ARDI ANINDITA, S.Stp., M.SosCAMAT BALONGBENDOLHKPNLHKPNLHKPNLHKPNLHKPN41ABDUL ROKHIM, S.H.CAMAT JABON---LHKPNLHKPN42YUNI RISMAWATI, S.StpCAMAT CANDILHKPNLHKPNLHKPNLHKPNLHKPN43AHMAD FAUZI, S.STP., M.HPCAMAT TAMANLHKPNLHKPNLHKPNLHKPNLHKPN44MUHAMMAD ROFIK, S.Sos., MmCAMAT TARIKLHKPNLHKPNLHKPNLHKPNLHKPN45ARIE PRABOWO, S.STP., M.PSDMCAMAT TANGGULANGINLHKPNLHKPNLHKPNLHKPNLHKPN46HERY SANTOSO, S.Stp, M.HpCAMAT PRAMBON--LHKPNLHKPNLHKPN47DEDY KURNIAWAN WIBOWO, S.Stp., M.SiCAMAT SEDATI----LHKPN48SUPRAYITNO, S,STP., M. HPCAMAT BUDURANLHKPNLHKPNLHKPNLHKPNLHKPN49Drs. ANWARCAMAT WONOAYU-LHKPNLHKPNLHKPNLHKPN50FERI PRASETIYA BUDI, S.STP., M.HP.CAMAT PORONGLHKPNLHKPNLHKPNLHKPNLHKPN51INEKE DWI SETIAWATI, S.STP, MPACAMAT SUKODONOLHKPNLHKPNLHKPNLHKPNLHKPN52MOKHAMAD AZIZ MUSLIM, S.SosCAMAT SIDOARJOLHKPNLHKPNLHKPNLHKPNLHKPN53SLAMET RIYADIN, S.Stp., M.HpCAMAT KREMBUNG-LHKPNLHKPNLHKPNLHKPN54KUSDIANTO, S.H., M.H.CAMAT KRIANLHKPNLHKPNLHKPNLHKPNLHKPN55MOCH. ANDI SULISTIONO, S.Stp., M.SiCAMAT TULANGANLHKPNLHKPNLHKPNLHKPNLHKPN56ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP., MMCAMAT WARULKHPNLHKPNLHKPNLHKPNLHKPN57WIDIA HELITA, S.Stp, M.M.CAMAT GEDANGAN--LHKPNLHKPNLHKPN

Baca Rincian 15 Lampiran
Sejarah Kabupaten Sidoarjo Pemerintah Sidoarjo
21 May 2024 21232
Sejarah Kabupaten Sidoarjo

Sejarah Singkat Terbentuknya Kabupaten Sidoarjo    Kabupaten Sidoarjo memiliki sejarah panjang dan kaya yang berawal dari masa kerajaan-kerajaan kuno di Jawa Timur. Berikut adalah garis besar sejarah terbentuknya Kabupaten Sidoarjo:Masa Kerajaan Kuno:    Kerajaan Jenggala (abad ke-8 - 13): Wilayah Sidoarjo sekarang merupakan bagian dari Kerajaan Jenggala, salah satu kerajaan Hindu terbesar di Jawa Timur. Bukti sejarah seperti Prasasti Canggal (859 M) dan Prasasti Pasirpanjang (996 M) menunjukkan keberadaan Kerajaan Jenggala di wilayah ini.    Kerajaan Majapahit (abad ke-14 - 16): Setelah runtuhnya Kerajaan Jenggala, wilayah Sidoarjo menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit, kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara. Bukti sejarah seperti Prasasti Trowulan (1447 M) dan Prasasti Wates (1473 M) menunjukkan pengaruh Majapahit di wilayah ini.Masa Penjajahan:    Kesultanan Demak (abad ke-16): Setelah runtuhnya Majapahit, wilayah Sidoarjo dikuasai oleh Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa.    Kesultanan Mataram (abad ke-16 - 18): Pada masa Kesultanan Mataram, wilayah Sidoarjo menjadi bagian dari wilayah Adipati Surabaya.    VOC (abad ke-17 - 18): Pada abad ke-17, Belanda (VOC) mulai menguasai wilayah Jawa Timur, termasuk Sidoarjo. VOC membagi wilayah Sidoarjo menjadi beberapa distrik, seperti Surabaya, Gresik, dan Pasuruan.Masa Kemerdekaan:    Kabupaten Sidoarjo Terbentuk (12 November 1825): Pada tanggal 12 November 1825, berdasarkan Staatsblad No. 44, Gubernur Jenderal van den Bosch secara resmi mendirikan Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten ini dibentuk dengan memisahkan beberapa wilayah dari Kabupaten Surabaya dan Gresik.    Perkembangan Kabupaten Sidoarjo: Sejak didirikan, Kabupaten Sidoarjo terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan. Pada masa penjajahan Belanda, Sidoarjo menjadi salah satu sentra perdagangan dan industri gula. Setelah kemerdekaan Indonesia, Sidoarjo berkembang menjadi salah satu kabupaten termaju di Jawa Timur dengan berbagai potensi ekonomi dan budaya.Tokoh Penting:R.T.P. Tjokronegoro I: Bupati Sidoarjo pertama (1859 - 1862).R.T.P. Adipati Soerjo: Bupati Sidoarjo yang terkenal dengan kegigihannya dalam melawan penjajah Belanda (1912 - 1945).H. Achmad Ali: Bupati Sidoarjo pertama di masa kemerdekaan Indonesia (1945 - 1950).    Kabupaten Sidoarjo pada dasarnya memiliki sejarah panjang dan kaya yang dipengaruhi oleh berbagai kerajaan dan pemerintahan yang pernah berkuasa di wilayah ini. Sejak didirikan pada tahun 1825, Kabupaten Sidoarjo terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan, menjadikannya salah satu kabupaten termaju di Jawa Timur dengan berbagai potensi ekonomi dan budaya.

Profil Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Pemerintah Sidoarjo
21 May 2024 5075
Profil Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Profil Pemerintah Kabupaten SidoarjoPemerintah Kabupaten Sidoarjo merupakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh seorang Bupati dan seorang Wakil Bupati yang dipilih langsung oleh rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) setiap lima tahun sekali.Bupati Sidoarjo saat ini adalah H. Subandi S.H, M.KnWakil Bupati Sidoarjo adalah HJ. Mimik IdayanaStruktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo:Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terdiri dari beberapa tingkatan organisasi, yaitu:Pemerintah Daerah: Terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah.Organisasi Perangkat Daerah (OPD): Terdiri dari dinas, badan, dan lembaga teknis daerah.Kecamatan: Terdiri dari 18 kecamatan.Kelurahan/Desa: Terdiri dari 353 kelurahan/desa.Website Resmi: https://www.sidoarjokab.go.id/Alamat Kantor: Jl. Ahmad Yani No.66 Sidoarjo, Jawa Timur 61221Nomor Telepon: (031) 8450710Email: organisasi@sidoarjokab.go.id Beberapa Informasi Penting Tentang Kabupaten Sidoarjo:Luas wilayah: 727,72 km²Jumlah penduduk: 2.394.686 jiwa (2020)Kode Pos: 61221 - 61276Suku bangsa: Jawa, Madura, Sunda, TionghoaAgama: Islam, Kristen, Hindu, BuddhaBahasa: Jawa, Madura, IndonesiaEkonomi: Industri, perdagangan, jasa, pertanianPariwisata: Candi Trowulan, Taman Safari Indonesia II, Museum Mpu TantularPemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjadikan Kabupaten Sidoarjo sebagai kabupaten yang maju, sejahtera, berdaya saing, berkelanjutan, dan bermartabat

Pengajuan Keberatan Informasi Publik Layanan
21 May 2024 587
Pengajuan Keberatan Informasi Publik

TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAANA. Pengajuan Keberatan1). Permohonan Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:Penolakan atas permohonan Informasi Publik;Tidak disediakannya informasi berkala;Tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;Permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta ;Tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;Penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini;2). Pengajuan keberatan ditujukan kepada atasan PPID melalui PPID.3). Pengajuan keberatan dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum.4). Perusahaan wajib mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertai dengan nama, alamat, dan nomor kontak PPID.B. Registrasi Keberatan1). Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan sebagaimana format dalam Lampiran VI yang disediakan oleh Perusahaan.2). Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, PPID wajib membantu Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa untuk mengisikan formulir keberatan dan kemudian memberikan nomor registrasi pengajuan keberatan.3). PPID wajib memberikan salinan formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan.4). Format formulir kebratan berlaku pula dalam hal Perusaan menyediakan sarana pengajuan keberatan melalui alat komunikasi elektronik.5). PPID Pelaksana wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan sebagaimana format dalam Lampiran VIIC. Tanggapan Atasan Keberatan1). Atasan PPID wajib memberikan tanggaoan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.2). Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1 sekurang-kurangnya memuat:Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;Nomor surat tanggapan atas keberatan;Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan;Perintah atasan PPID kepada PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh Informasi Publik yang diminta dalam hal keberatan diterima.Jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada huruf d.3). PPID wajib melaksanakan keputusan tertulis pada saat ditetapkannya keputusan tertulis tersebut.4). Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.

Tugas dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Pemerintah Sidoarjo
20 May 2024 2946
Tugas dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.Secara umum, Tupoksi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat dikategorikan menjadi beberapa bidang, yaitu: 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:     - Membuat dan melaksanakan peraturan daerah.     - Menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan.     - Membina dan melaksanakan kerja sama.     - Memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dan manusia                           secara berkelanjutan.     - Menjaga kelestarian lingkungan hidup.     - Memelihara ketertiban umum.     - Melindungi masyarakat dan harta bendanya.     - Meningkatkan pelayanan publik. 2. Pelaksanaan Pembangunan Daerah:     - Menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan daerah.     - Melaksanakan pembangunan infrastruktur.     - Mengembangkan ekonomi daerah.     - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.     - Membangun dan membina kebudayaan daerah. 3. Pembinaan dan Pengawasan:     - Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.     - Membina dan mengawasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh                       desa.     - Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi                           perangkat daerah. 4. Pelayanan Administrasi Publik:     - Memberikan pelayanan administrasi publik kepada masyarakat.     - Mengembangkan sistem pelayanan administrasi publik yang efektif                    dan efisien.     - Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi publik. 5. Penataan Ruang:     - Menyusun dan melaksanakan rencana tata ruang wilayah.     - Memberikan izin pemanfaatan ruang.     - Mengawasi pelaksanaan pemanfaatan ruang. 6. Pengelolaan Keuangan Daerah:     - Menyusun dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja                         Daerah (APBD).     - Melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien.           - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan                    daerah. 7. Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada:     - Menyiapkan dan menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) dan                    Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).            - Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diatur dalam peraturan                       perundang-undangan.    Tupoksi tersebut dilaksanakan oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Masing-masing OPD memiliki tugas dan fungsi yang lebih spesifik sesuai dengan bidangnya.    Informasi lebih lanjut mengenai Tupoksi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat diperoleh di: Website resmi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo : https://www.sidoarjokab.go.id/ Alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo: Jalan Diponegoro No.139 SidoarjoTelepon. (031) 8071604, faks. (031) 8073915Email : diskominfo@sidoarjokab.go.idWebsite : diskominfo.sidoarjokab.go.id

Visi dan Misi Kabupaten Sidoarjo Pemerintah Sidoarjo
17 May 2024 2330
Visi dan Misi Kabupaten Sidoarjo

Visi:"Mewujudkan Sidoarjo yang maju, sejahtera, berdaya saing, berkelanjutan, dan bermartabat."Misi:Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.Memperkuat infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.Mengembangkan perekonomian yang kreatif, inovatif, dan kompetitif.Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima dan transparan.Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.Memperkuat ketahanan sosial dan budaya yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa.Melestarikan lingkungan hidup dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Butuh Dokumen Tertentu?

Jika informasi yang Anda cari belum tersedia di daftar publikasi ini, Anda dapat mengajukan permohonan informasi secara resmi.

Ajukan Permohonan Sekarang
Hari Ini: 869
Total: 18,946
18946